Bongkar Kasus News
Kamis, 19 November 2026
No Result
View All Result
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Dunia
  • Bisnis
    • Finansial
    • Investasi
  • Hot
    • Entertainment
    • Selebriti
  • Teknologi
    • Artificial Intelligence
    • Gadget
  • Otomotif
  • Sports
  • Wisata
Bongkar Kasus News
No Result
View All Result
Bongkar Kasus News
No Result
View All Result
  • Peristiwa
  • Regional
  • Nasional
  • Dunia
  • Finansial
  • Investasi
  • Entertainment
  • Selebriti
  • Otomotif
  • Sports
  • Artificial Intelligence
  • Gadget
  • Wisata
ADVERTISEMENT
Home News

Keseriusan Pemkab Simalungun bersama Kemendagri Kawal Investasi Cable Car Danau Toba Sesuai Regulasi

Bongkarkasusnews.com Penulis: Bongkarkasusnews.com
2 Agustus 2026 | 12:53 WIB
Rubrik: News
ADVERTISEMENT

Simalungun. Bongkar Kasus News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah, serta didampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, melaksanakan survei lapangan sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah Untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3MPPE) serta pertemuan Pemkab Simalungun ke Kemendagri.

Langkah ini merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024–2044, khususnya berkaitan dengan permohonan pemberian pembebasan (Pengenaan 0 persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembangunan proyek kereta gantung (cable car) yang diajukan oleh PT Tiga Raja Putra Persada di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

Kunjungan peninjauan dilakukan Minggu (2/8/2026) ke lokasi proyek di Kecamatan Dolok Panribuan, dihadiri oleh Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Teguh Narutomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, para pimpinan perangkat daerah, aparatur kecamatan dan pemerintah nagori, serta Kepala Seksi 5 BPN Kabupaten Simalungun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, menjelaskan bahwa Pemkab Simalungun telah mengeluarkan persetujuan tahap pertama melalui Surat Keputusan Bupati untuk lahan seluas 60 hektare yang berlokasi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Sementara itu, permohonan fasilitas yang sama untuk lahan sekitar 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan belum dapat dipenuhi saat ini, mengingat pemerintah daerah wajib berpedoman ketat pada peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

“Kebijakan pembebasan BPHTB hanya dapat diterapkan pada lahan yang masuk di kawasan strategis pariwisata nasional sesuai regulasi. Pemberian fasilitas untuk lahan 60 hektare sebelumnya pun sudah melalui pertimbangan matang aspek tata ruang dan peraturan yang berlaku,” jelas Mixnon.

Lebih lanjut Mixnon menyampaikan, untuk lahan seluas sekitar 14 hektare tersebut, Pemkab Simalungun meminta kejelasan dan pertimbangan dari pemerintah pusat guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar‑benar sesuai aturan.

“Kami membutuhkan kepastian regulasi sekaligus kepastian investasi agar proyek strategis ini benar‑benar dapat direalisasikan. Selain itu, Pemkab juga meminta PT Tiga Raja beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi kehutanan, memastikan seluruh lintasan dan perizinan proyek telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Mixnon.

Pemkab Simalungun tetap membuka lebar peluang investasi. “Kami sangat terbuka dan menyambut baik setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Simalungun. Namun seluruh proses harus berjalan sesuai regulasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” tegas Mixnon.

Di sisi lain, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Teguh Narutomo, menyampaikan hasil peninjauan lapangan menunjukkan secara faktual lahan seluas sekitar 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan tersebut berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jika mengacu pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022, kondisi tersebut memang tidak termasuk dalam mekanisme pembebasan atau penggratisan BPHTB,” ungkap Teguh.

Meski demikian, Teguh menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.

“Secara lokasi, lahan ini memang berbatasan langsung dengan kawasan 60 hektare yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan BPHTB, namun secara administratif dan regulasi masih berada di luar kawasan PSN,” jelasnya.

Teguh menambahkan bahwa pihaknya akan mendiskusikan hasil peninjauan ini bersama pemerintah pusat guna mencari skema terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan investasi tanpa mengabaikan kepentingan daerah.

“Kami akan memastikan apakah masih ada skema lain yang dapat dipertimbangkan. Yang jelas, potensi pendapatan daerah dari sektor BPHTB juga harus menjadi perhatian karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Jht)

ShareTweetSendShareSharePinSend

Baca Juga

News

Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemkab Simalungun

Penulis: Bongkarkasusnews.com
18 November 2026 | 13:14 WIB

Pamatang Raya. Bongkar Kasus News - Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih melantik delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk...

Read more
News

Dugaan Skandal Revitalisasi : Pemuda Perintis 59 Minta Kejaksaan Periksa Pengalihan Proyek Swakelola SMPN 2 Raya

Penulis: Bongkarkasusnews.com
14 November 2026 | 09:07 WIB

SIMALUNGUN. Bongkar Kasus News — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Raya, Jalan Sutomo, Pematang Raya, Kabupaten...

Read more
News

Mulai 1 November, Pemborong Luar Kabupaten Dilarang Keras Kuasai Proyek Di Bawah Rp2 M di Simalungun

Penulis: Bongkarkasusnews.com
5 November 2026 | 10:49 WIB

Simalungun. Bongkar Kasus News– Praktik monopoli proyek pengadaan langsung, tender dan E-purchasing bernilai kecil oleh kontraktor luar daerah di lingkungan...

Read more
News

Tabrak Aturan Swakelola! Proyek Revitalisasi Sekolah di Simalungun Diduga Dikondisikan, Setoran 25 Persen Jadi Syarat?

Penulis: Bongkarkasusnews.com
3 November 2026 | 14:12 WIB

Simalungun. Bongkar Kasus News - Dugaan penyelewengan anggaran pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Simalungun. Proyek revitalisasi Sekolah Dasar (SD) dan...

Read more
News

DPC PEMUDA PERINTIS 59 SIMALUNGUN SIAP SERET PROYEK SWAKELOLA RP697 JUTA DI SMPN 2 RAYA KE APH

Penulis: Bongkarkasusnews.com
2 November 2026 | 16:02 WIB

Simalungun. Bongkar Kasus News – Proyek revitalisasi fasilitas pendidikan di SMP Negeri 2 Raya kini menuai sorotan tajam dari elemen...

Read more
News

DARURAT NARKOBA SIANTAR: BAKUMKU Desak Tim Asesmen Terpadu Tandatangani Pakta Integritas, Tantang Lapor ke Presiden Prabowo Soal Anggaran!

Penulis: Bongkarkasusnews.com
28 Oktober 2026 | 08:50 WIB

P. Siantar. Bongkar Kasus News– Lembaga Hukum dan Lingkungan, BAKUMKU (Badan Advokasi Hukum dan Lingkungan Hidup), bersama elemen masyarakat menggelar...

Read more

Berita Terbaru

News

Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemkab Simalungun

18 November 2026 | 13:14 WIB
News

Dugaan Skandal Revitalisasi : Pemuda Perintis 59 Minta Kejaksaan Periksa Pengalihan Proyek Swakelola SMPN 2 Raya

14 November 2026 | 09:07 WIB
News

Mulai 1 November, Pemborong Luar Kabupaten Dilarang Keras Kuasai Proyek Di Bawah Rp2 M di Simalungun

5 November 2026 | 10:49 WIB
News

Tabrak Aturan Swakelola! Proyek Revitalisasi Sekolah di Simalungun Diduga Dikondisikan, Setoran 25 Persen Jadi Syarat?

3 November 2026 | 14:12 WIB
News

DPC PEMUDA PERINTIS 59 SIMALUNGUN SIAP SERET PROYEK SWAKELOLA RP697 JUTA DI SMPN 2 RAYA KE APH

2 November 2026 | 16:02 WIB
News

DARURAT NARKOBA SIANTAR: BAKUMKU Desak Tim Asesmen Terpadu Tandatangani Pakta Integritas, Tantang Lapor ke Presiden Prabowo Soal Anggaran!

28 Oktober 2026 | 08:50 WIB
News

PT Condong Garut Disorot atas Dugaan Penanaman Sawit, Kebijakan Larangan Gubernur Jabar Dipertanyakan

27 Oktober 2026 | 18:04 WIB
News

SENGKETA GARAPAN EKS HGU PT CONDONG DI TEGALGEDE, GARUT: PEMBENTUKAN PANITIA DIPERTANYAKAN, WARGA DESAK AUDIT TOTAL

27 Oktober 2026 | 17:59 WIB
News

Diduga Kangkangi Statuta 2024, Ramot C. Saragih, S.H. Surati Ketua Yayasan USI Terkait Integritas Pemilihan Rektor 2026–2030

26 Oktober 2026 | 19:02 WIB
News

SK BUPATI GARUT DIPERTANYAKAN, WARGA SOROTI NAMA PENERIMA LAHAN EKS HGU PT CONDONG: PENGGARAP ASLI JANGAN DIABAIKAN!

25 Oktober 2026 | 19:24 WIB
News

HUT Koperasi Nasional ke‑79 Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun: Wujudkan Koperasi Berdaya dan Maju

23 Oktober 2026 | 19:55 WIB
News

Peringatan Hari Santri ke‑12 Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun: Wujudkan Indonesia Emas 2045

23 Oktober 2026 | 19:38 WIB
  • Pedoman
  • Policy
  • Redaksi
  • Terms

© 2025 PT. Bongkar Kasus News
.
☏ +62-
📧 @

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Dunia
  • Bisnis
    • Finansial
    • Investasi
  • Hot
    • Entertainment
    • Selebriti
  • Teknologi
    • Artificial Intelligence
    • Gadget
  • Otomotif
  • Sports
  • Wisata

© 2025 PT. Bongkar Kasus News
.
☏ +62-
📧 @

rotasi barak berita hari ini danau toba