Simalungun. Bongkar Kasus News – Dugaan penyelewengan anggaran pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Simalungun. Proyek revitalisasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dengan sistem swakelola, diduga kuat telah diselewengkan dan dipihak ketigakan secara ilegal demi meraup keuntungan pribadi.
Kecurigaan ini dibongkar oleh aktivis sosial yang akrab disapa Panglima Kehidupan, Selasa (3/11/2026). Ia secara lantang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera mengusut tuntas keterlibatan Dinas Pendidikan Simalungun.
Menurut Panglima Kehidupan, proyek revitalisasi sekolah ini seharusnya dikerjakan secara swakelola—artinya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pihak sekolah atau kelompok masyarakat demi efisiensi dan mutu anggaran dari kementerian. Namun di lapangan, modus operandi yang berjalan justru bertolak belakang dengan petunjuk teknis (juknis) negara.
“Dana ini bersumber dari Kementerian Pendidikan dan wajib dijalankan dengan sistem swakelola oleh sekolah. Namun kenyataannya, proyek ini diduga kuat sengaja dikondisikan oleh Dinas Pendidikan untuk diserahkan ke pihak ketiga atau kontraktor. Lebih parah lagi, ada dugaan kewajiban setoran atau fee sebesar 25 persen,” tegas Panglima Kehidupan kepada wartawan, Selasa (3/11).
Pengalihan proyek swakelola ke pihak ketiga ini dinilai sebagai pelanggaran hukum berat. Dengan potongan komitmen ilegal mencapai seperempat dari total anggaran, kualitas fisik bangunan SD dan SMP di Simalungun dipastikan terancam roboh dan asal asalan.
Bukan sekadar pelanggaran juknis kementerian, Panglima Kehidupan juga mencium aroma persekongkolan yang rapi. Ia mensinyalir adanya dugaan kerja sama terselubung antara oknum di Dinas Pendidikan Simalungun dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun.
Hubungan formal yang dibangun kedua instansi ini dicurigai berpotensi menjadi tameng hukum untuk mengamankan praktik menyimpang dari jerat hukum lokal.
Mengingat adanya indikasi tersebut di tingkat kabupaten, ia meminta lembaga penegak hukum yang lebih tinggi dan independen untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami meminta dengan tegas agar KPK dan Kejatisu segera turun langsung ke Simalungun. Jangan biarkan dana swakelola dari Kementerian Pendidikan dipotong dan dijadikan bancakan mafia proyek. Periksa Kepala Dinas Pendidikan, usut tuntas para kontraktor yang menerima limpahan proyek, dan selidiki dugaan keterlibatan oknum di Kejari Simalungun,” pungkasnya secara tajam.
Di sisi lain, catatan hubungan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun memang tercatat sangat erat dalam beberapa waktu terakhir. Kedua instansi mengklaim telah menjalin kerja sama strategis untuk mengawal tata kelola dan mencegah penyimpangan di sektor pendidikan melalui sejumlah program resmi, di antaranya:
• Program Jaksa Sahabat Pendidik: Pada 6 Oktober 2026, Pemkab Simalungun dan Kejari Simalungun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) resmi untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
• Pengawalan Pembangunan Strategis (PPS): Tim PPS Kejaksaan Negeri Simalungun bersama Dinas Pendidikan secara berkala melakukan entry meeting serta pemantauan dan pengawasan proyek pembangunan/revitalisasi sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) dengan klaim agar transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.
• Evaluasi Proyek Sekolah: Kejari Simalungun tercatat aktif memantau progres fisik revitalisasi sekolah di wilayah Simalungun (termasuk hasil pemantauan lapangan pada awal November 2026) dan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah, konsultan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
• Penguatan Pelayanan Publik: Selain dengan kejaksaan, Dinas Pendidikan Simalungun juga menggandeng lembaga pengawas seperti Ombudsman RI (Oktober 2026) untuk memperbaiki standar pelayanan publik, seperti legalisir ijazah, mutasi siswa, dan rekomendasi izin.
Upaya konfirmasi dan perimbangan berita yang dilakukan awak media justru mendapat respons tak profesional dari pejabat teras Dinas Pendidikan Simalungun. Kepala Dinas Pendidikan memilih bungkam, sementara Sekretaris Dinas (Sekdis) melakukan aksi “kucing-kucingan” saat dikonfirmasi via WhatsApp dan didatangi langsung.
Ketegangan sempat terjadi ketika awak media mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan Simalungun. Saat berada di lokasi, Sekdis yang dihubungi melalui sambungan telepon mengaku sedang sibuk karena ada tamu, lalu menyuruh awak media untuk menunggu.
Namun, setelah beberapa lama menunggu, awak media kembali mengirimkan pesan konfirmasi via WhatsApp. Bukannya memberikan jawaban transparan mengenai dugaan proyek swakelola tersebut, Sekdis malah melemparkan tanggung jawab dengan menyuruh awak media menjumpai bendahara.
Tak lama setelah pesan itu dikirimkan, Sekdis langsung mematikan ponselnya, dan mobil dinasnya terlihat langsung bergegas pergi meninggalkan area parkiran Dinas Pendidikan. Bungkam dan kaburnya para pejabat ini semakin memperkuat kecurigaan publik mengenai adanya ketidakberesan di tubuh Dinas Pendidikan Simalungun.
Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maupun Kejari Simalungun belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi mengenai tudingan penyimpangan tersebut. (Tim)
