SIMALUNGUN. Bongkar Kasus News — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Raya, Jalan Sutomo, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu diduga tidak lagi dilaksanakan secara swakelola murni, melainkan dikerjakan pihak ketiga.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan warga dan hasil penelusuran di lapangan. Proyek yang seharusnya dikelola langsung oleh sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) itu disebut-sebut pengerjaan fisik dan pengaturannya justru dikendalikan pihak luar.
Salah satu indikasi yang disorot adalah mayoritas pekerja konstruksi yang didatangkan dari luar Kecamatan Raya. Kondisi itu memicu kekecewaan tukang dan buruh lokal di sekitar Pematang Raya yang merasa tidak dilibatkan, padahal program revitalisasi bertujuan memberdayakan masyarakat setempat.
Menanggapi temuan tersebut, DPC Pemuda Perintis 59 mendesak Kejaksaan Negeri Simalungun selaku Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk turun tangan.
Sekretaris DPC Pemuda Perintis 59 meminta kejaksaan memanggil dan memeriksa P2SP SMP Negeri 2 Raya, termasuk mengklarifikasi para pekerja di lokasi proyek.
“Kami meminta Kejaksaan selaku PPS segera memanggil P2SP SMP Negeri 2 Raya. Tidak hanya panitianya, pekerja konstruksi di lokasi juga perlu diperiksa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pemeriksaan terhadap pekerja penting untuk menelusuri siapa yang mempekerjakan dan memberi instruksi kerja di lapangan, serta untuk memastikan apakah P2SP benar-benar menjalankan fungsi pengelolaan sesuai ketentuan atau hanya bersifat administratif.
Dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga menguat setelah adanya keterangan dari pekerja di lokasi. Salah seorang kepala tukang bermarga Sitanggang yang disebut berasal dari Kota Pematangsiantar, disinyalir memiliki latar belakang sebagai pemborong yang kerap mengerjakan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun.
Jika benar, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) dan petunjuk teknis Kementerian Pendidikan terkait revitalisasi satuan pendidikan. Dalam aturan tersebut, dana revitalisasi wajib dikelola secara swakelola oleh sekolah untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Negeri 2 Raya maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi.
Konsekuensi Hukum Jika Terbukti
Pengalihan pekerjaan swakelola kepada pihak ketiga, apabila terbukti, dapat berimplikasi hukum serius. Selain dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hingga pembatasan penerimaan anggaran APBN di masa mendatang.
Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan, termasuk menelusuri kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pertanggungjawaban.
(Tim Redaksi)
