Simalungun, BongkarKasusNews.com – Proyek rekonstruksi jalan raya yang menghubungkan Dusun Raya Bayu – Sambual, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, sedang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Proyek yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun ini mengalami dugaan pelaksanaan yang kurang berkualitas, meskipun telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 977.244.918 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rekonstruksi jalan yang dilakukan oleh PT. Karya Murni Perkasa sebagai kontraktor ini mencakup penanganan hotmix sepanjang 485 meter dan lebar 3 meter. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari pengamatan wartawan, proses hotmix selesai dilakukan, tetapi ketebalan lapisan hotmix yang diterapkan bervariasi. Beberapa bagian jalan hanya memiliki ketebalan 4 cm, jauh di bawah standar yang ditetapkan.
Lebih lanjut, permukaan jalan memperlihatkan pori-pori yang terlalu besar, menunjukkan adanya kurangnya pemadatan yang memadai. Hal ini juga diperparah dengan dugaan bahwa proses hamparan agregat tidak dilakukan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Bahan yang digunakan diperkirakan tidak memenuhi kriteria, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas jalan yang dihasilkan.
Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Bidang Bina Marga, A. Sinaga, Senin (22/9/2025) melalui pesan WhatsApp, tidak ada tanggapan yang diterima. Pesan yang dikirim sudah ditandai dengan centang biru, menandakan bahwa pesan tersebut telah dibaca, namun tidak mendapatkan respons. Upaya untuk menghubungi melalui telepon juga tidak berhasil, karena panggilan ditolak.
Lebih mencengangkan lagi, proyek ini juga dipertanyakan karena PT. Karya Murni Perkasa diketahui memiliki enam paket proyek pengerjaan jalan sekaligus. Namun, hanya memiliki satu set alat berat yang digunakan untuk semua proyek tersebut, yang berada di lokasi berbeda. Hal ini menambah dugaan bahwa pengerjaan proyek ini dilakukan secara sembarangan, karena alat yang tersedia tidak memadai untuk menyelesaikan enam proyek secara simultan.
Dari penemuan ini, masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera melakukan evaluasi terhadap kualitas dan prosedur pelaksanaan proyek tersebut. Mengingat pentingnya infrastruktur jalan yang baik dalam mendukung mobilitas dan perekonomian, harapan akan adanya tindakan tegas dari instansi terkait menjadi semakin mendesak.
DPRD Kabupaten Simalungun diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dan memberikan solusi, agar kejadian serupa tidak terulang dan kualitas infrastruktur jalan dapat terjamin demi kesejahteraan masyarakat. (tim)
