Simalungun. BongkarKasusNews.com – Proyek rekonstruksi jalan jurusan Merek Raya – Limag, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dengan anggaran mencapai Rp 1.467.559.868,- yang bersumber dari APBD Simalungun T.A. 2025, kini memicu keprihatinan warga setempat. Pasalnya, proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ini diduga dikerjakan dengan kualitas yang tidak memadai dan kurang mendapatkan pengawasan dari pihak terkait.
Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi proyek, tampak bahwa campuran Hotmix yang telah dibongkar muat kembali dipergunakan dengan suhu yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menambah kekhawatiran akan kualitas jalan yang sedang dikerjakan oleh PT. Cerdas Persada Mandiri (CPM).
Ketika awak media menanyakan langsung kepada pelaksana proyek yang bernama Fauji mengenai kurangnya pengawasan dari pihak PUTR, Fauji menjelaskan bahwa pengawas proyek sedang mendampingi kejaksaan untuk mensurvei proyek di Buah Bolon, Kelurahan Merek Raya.
Kekhawatiran pun semakin bertambah ketika warga sekitar menyebutkan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan hotmix dilakukan pada malam hari. Menurut salah satu saksi mata, hotmix tiba di lokasi pada Hari kamis (02/20/2025) sekitar pukul 1 dini hari. Dan mereka melakukan pekerjaan di tengah malam disaat warga sudah tidur. Hal ini diduga dilakukan untuk menghindari pengawasan dari masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang.
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa permukaan jalan yang telah selesai di hotmix tidak rata, dan terlihat jelas adanya pori-pori yang mengindikasikan kualitas pekerjaan yang meragukan, sehingga layak disebut pekerjaan Lapen.
Masyarakat pun mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), Dinas Terkait, serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera turun ke lapangan dan melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut sebelum ada proses pembayaran dilakukan.
“Saya berharap ke depannya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek seperti ini, agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia dan kualitas jalan dapat terjaga,” tutur salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menggambarkan perlunya perhatian khusus dari pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur publik dilakukan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Lapangan kerja yang transparan dan akuntabel mutlak diperlukan agar proyek-proyek ini dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi bahan sorotan bagi masyarakat Simalungun, dan diharapkan bisa memicu perbaikan dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur ke depan. (Tim)
