Medan. Bongkar Kasus News – Sebagai tindak lanjut pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pertemuan membahas berbagai aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, sekaligus kepentingan pertahanan negara.
Salah satu bahasan utama adalah gagasan agar pada bagian tertentu infrastruktur Tol Simpang Panei–Parapat dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat. Usulan ini sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun dalam audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026) lalu.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis dan perencanaan pembangunan agar seluruh kebutuhan terkait fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas, maupun aspek strategis dapat diakomodasi sejak tahap perancangan.
Bupati Simalungun menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kelanjutan proyek ini. “Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Bupati.
Ruas tol ini direncanakan sepanjang sekitar 40 kilometer yang sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadirannya diharapkan memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendongkrak sektor pariwisata.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegas Bupati.
Melalui koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan, Pemkab Simalungun mendorong agar rencana pembangunan ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan strategis nasional.(Jht)
