Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 pada Senin (15/9/2025). Pengumuman kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Paket ekonomi tersebut berfokus pada pemulihan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap pekerja informal dan UMKM. Pemerintah menyiapkan delapan program dengan total anggaran Rp16,23 triliun, antara lain:
1. Program magang lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara UMP, sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.
2. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, berlaku penuh (100%) selama tiga bulan.
3. Bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan, berpotensi diperpanjang hingga Desember.
4. Subsidi iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja non-upah, termasuk mitra ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan pekerja logistik, selama enam bulan.
5. Relaksasi bunga KPR/KPA melalui program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dengan bunga maksimal BI Rate + 3%.
6. Program padat karya tunai (cash for work) lewat Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk periode September–Desember 2025.
7. Percepatan deregulasi melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
8. Program perkotaan, mencakup peningkatan kualitas pemukiman serta dukungan pemasaran digital bagi UMKM dan pekerja ekonomi gig.
Airlangga menegaskan, langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan global.
( Red )
