P. Raya, Simalungun (BK News) – Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda, sejumlah pangulu atau kepala desa di Kecamatan Raya mengungkapkan keluhan terkait pungutan sebesar 25 juta rupiah per nagori. Pungutan ini diduga diperintahkan oleh Ketua Asosiasi dan dilaksanakan koordinator pangulu Kecamatan Raya berinisial HS, yang menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan di kalangan para pangulu.
Seorang pangulu yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa ia terpaksa meminjam uang untuk memenuhi permintaan tersebut, karena dana desa yang biasanya digunakan untuk operasional desa belum cair. “Uang itu saya pinjam. Saya tidak punya pilihan lain. Kami semua khawatir dan bingung,” ungkapnya dengan nada sedih, Jumat (29/08/2025).
Lebih lanjut, pangulu tersebut menambahkan bahwa proses penyerahan uang kepada koordinator tidak disertai dengan bukti kwitansi, foto, atau dokumen resmi lainnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan, bahwa pungutan ini mungkin tidak resmi dan berpotensi melanggar hukum.
Saat diajukan pertanyaan mengenai praktik pungutan serupa di masa bupati sebelumnya, para pangulu menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami hal demikian. “Tidak ada pungutan seperti ini sebelumnya. Ini baru terjadi setelah bupati yang baru menjabat ini” ungkap pangulu, menekankan bahwa tidak ada transparansi dalam proses pengumpulan dana tersebut.
Saat awak media ini mempertanyakan, dimana beliau menyerahkan uang 25 juta kepada HS..? Ia menjelaskan, bahwa mereka bertemu di salah satu warung di di Nagori Dame Raya Kecamatan Raya.
Sementara itu, masyarakat setempat juga mulai memberikan perhatian pada isu ini. Beberapa warga mengkritik kebijakan yang dinilai mempersulit para pemimpin desa dan mengancam kemandirian anggaran desa. Mereka menyuarakan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
saat awak media ini mempertanyakan hal tersebut melalui pesan WhatsApp kepada HS yang merupakan koordinator dan pengurus asosiasi, ia tidak mengakui kutipan tersebut.
Jika isu ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan akan memicu protes lebih lanjut dari para pangulu dan warga masyarakat yang merasa dirugikan.
Situasi ini mengingatkan kita akan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pemerintah dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan harapan, penyelesaian yang baik dapat dicapai demi kebaikan masyarakat di Kecamatan Raya. (Tim)
