Simalungun. BongkarKasusNews.com – Pekerjaan rabat beton di Huta Parapat Huluan, Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, menuai kontroversi. Proyek yang menelan anggaran fisik sebesar Rp190.560.377,- dari Dana Desa tahun 2024 ini kini menjadi sorotan tajam menyusul kondisi jalan yang rusak parah, padahal baru selesai dikerjakan sekitar enam bulan lalu.
Kondisi jalan yang mengalami kerusakan signifikan ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan proyek. Pantauan langsung di lapangan, Selasa (11/02/2025) menunjukkan kerusakan yang cukup parah, jauh dari harapan kualitas jalan yang seharusnya tercipta dengan anggaran sebesar itu. Kerusakan meliputi retak-retak, bahkan ada bagian jalan yang sudah amblas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas campuran dan proses pengerjaan yang dilakukan.
Salah seorang warga, L. Sidabalok, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut. Menurutnya, pengerjaan proyek yang terkesan asal-asalan ini merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan harapan akan infrastruktur yang layak. “Jalan ini baru beberapa bulan selesai, tapi sudah rusak parah. Uang negara yang digunakan kok bisa seperti ini?,” ujarnya dengan nada kecewa.
Senada dengan L. Sidabalok, Ketua Wilayah Lembaga Habonaron Do Bona (LHBD), W. Damanik, juga mendesak pihak berwenang untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. LHBD meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan kualitas hasil pekerjaan. “Kami mendesak APH untuk segera turun ke lapangan dan menyelidiki proyek ini. Jangan sampai uang rakyat disia-siakan begitu saja,” tegas W. Damanik.
Dugaan proyek asal-asalan ini bukan hanya merugikan masyarakat Nagori Simanabun, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi penggunaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat krusial agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik. Diharapkan APH dapat segera bertindak untuk memberikan keadilan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. (Tim)
