Simalungun. (BK-News) – Setelah sebelumnya ramai dengan isu kutipan 25 juta per Nagori atau Pangulu (Kepala Desa) dengan alasan pengamanan, kini AKSI DPC Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan. Kali ini, mereka melakukan kutipan sebesar 10 juta setiap Nagori untuk pelaksanaan pelatihan melalui SIGMA.
Pelatihan yang diadakan bertemakan “Ketahanan Pangan yang Sehat dan Aman serta Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes.” Kegiatan ini dimulai pada hari Minggu, 3 Agustus 2025. Dalam pelaksanaannya, AKSI DPC Simalungun bekerja sama dengan Sinergi Generasi Mandiri (SIGMA) yang beralamat di Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.
Pelatihan ini dibagi menjadi tujuh gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 6 Agustus 2025 dan telah selesai digelar. Peserta yang ikut dalam gelombang pertama berasal dari Kecamatan Bosar Maligas, Gunung Malela, Bandar, dan Bandar Masilam dan dilaksanakan di Simalungun City Pamatang Raya.
Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di surat undangan dengan kenyataan di lapangan. Dalam surat undangan nomor 09.2/DIKLAT-DESA/SIGMA/VII/2025 dinyatakan bahwa pelatihan akan menghadirkan lima narasumber. Namun, menurut salah satu peserta pelatihan dari Bandar Masilam pada Selasa (5/08/2025), hanya dua narasumber yang hadir selama kegiatan berlangsung. “Ia bg, hanya dua orang saja, semalam (hari Senin) satu orang dan sekarang satu orang,” ungkapnya.
Selain itu, waktu pelaksanaan pelatihan juga tidak sesuai dengan yang tertulis di surat undangan. Surat tersebut menyatakan pelatihan akan berlangsung selama empat hari tiga malam, namun kenyataannya, pelatihan hanya dilaksanakan selama dua hari tiga malam. Peserta memang datang pada hari Minggu, 3 Agustus 2025, namun mereka hanya check-in dan beristirahat di kamar. Pelatihan baru dimulai pada hari Senin dan Selasa, sementara pada hari Rabu, peserta langsung check-out tanpa ada sesi pelatihan lagi.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi Kabid Pemerintahan Nagori (PemNag), Ibu Boru Sitinjak, mengenai sumber dana pelatihan, ia menyatakan bahwa anggaran bimtek diambil dari Anggaran Dana Nagori (ADN) yang mungkin diambil dari pos perjalanan dinas. Namun lebih jelasnya, ia menyarankan agar hal ini ditanyakan langsung kepada Kabid BumNag karena itu merupakan bidang mereka. Sayangnya, saat awak media mencoba mengunjungi ruang bidang BumNag, tidak ditemukan satupun pegawai di dalam kantor.
Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Habonaron Do Bona (LHDB), W. Damanik, meminta agar Bupati Simalungun memperhatikan kondisi para pangulu. Hal ini dikarenakan banyak kepala desa yang mengeluhkan beban kutipan yang dilakukan oleh asosiasi.
Diharapkan dengan adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah, struktur dan pelaksanaan pelatihan serta pengelolaan dana dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.(Tim)
