Simalungun. Bongkar Kasus News –
Pada hari ini terjadi momen penting namun juga kontroversial dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Simalungun. Anggota Bamus mendapati bahwa eksekutif telah mengambil keputusan sepihak dalam memotong anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) sebesar 50% dengan alasan efisiensi anggaran.
Keputusan sepihak eksekutif dalam pemotongan anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) sebesar 50% ternyata membangkitkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan anggota DPRD Simalungun. Ini terungkap dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025.
Anggota Bamus dari Fraksi Demokrat, Histoni Sijabat, tidak ragu untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap tindakan eksekutif yang dinilai melanggar prinsip kolaborasi, mengingat keputusan tersebut diambil tanpa adanya dialog atau musyawarah dengan DPRD. Suara keberatan ini ternyata tidak hanya datang dari Histoni Sijabat, melainkan juga intrupsi dari rekan-rekannya di DPRD, yang menunjukkan adanya ketidakselarasan antara eksekutif dan legislatif. Keputusan pemotongan anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tegas Histoni Sijabat.
Situasi semakin memanas ketika Sekretaris DPRD Simalungun mengungkapkan bahwa sisa anggaran untuk perjalanan dinas dalam provinsi hanya tersisa sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar. Keadaan ini menimbulkan debat kusir di antara anggota Bamus, dengan kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran tersebut dapat menghambat kegiatan dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Angka ini jelas merupakan jumlah yang sangat terbatas dan dapat menghambat kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat, ungkap Jonson. Jonson juga mengatakan, bahwa Badan Keuangan Daerah bagaikan tukang kredit, karena Dana Reses DPRD Simalungun di cicil pembayarannya.
Ketegangan memuncak saat beberapa anggota mulai tidak setuju dan mempertanyakan kebijakan pembelanjaan yang diambil oleh eksekutif. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Wakil Ketua Bonauli Rajagukguk mengambil langkah tegas dengan menskors rapat Bamus, meminta sekretaris dewan untuk segera menyiapkan bagan kegiatan DPRD serta memperhitungkan kemampuan anggaran yang tersisa. Keputusan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bijaksana dan transparan. (JT)
