Simalungun. BongkarKasusNews.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun mulai mendapat sorotan tajam. Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun, Benny Gusman Sinaga, menemukan adanya kegagalan fungsi infrastruktur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Bangun Bangsa di Hapoltakan, Kelurahan Sondi Raya, Rabu (22/4/2026).
Dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang didampingi jajaran pejabat daerah dan tenaga medis tersebut, Benny mengonfirmasi bahwa sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi tersebut tersumbat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kontradiksi di Lapangan: Masalah Teknis atau Kelalaian?
Ketua Satgas menegaskan bahwa temuan ini merupakan catatan serius bagi kelayakan operasional SPPG tersebut. Namun, pernyataan berbeda datang dari Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Simalungun, Debora Purba.
Meski mengakui adanya masalah, Debora terkesan memaklumi kerusakan tersebut sebagai hal yang lumrah.
“Sejak awal operasional tidak ada masalah. Ini sudah hampir setengah tahun jalan. Kemungkinan ada *miss* yang memang biasa terjadi di setiap dapur,” kilah Debora saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Pihak Korwil mengklaim telah meminta mitra terkait untuk melakukan perbaikan segera. Namun, dalih “hal biasa” ini justru memicu kekhawatiran terkait standar sanitasi dan higienitas pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama program MBG.
Kondisi IPAL yang buruk tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kualitas gizi yang didistribusikan kepada siswa. Menanggapi temuan ini, sejumlah orang tua siswa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak tegas. Mereka meminta BGN segera menghentikan operasional SPPG Yayasan Bangun Bangsa untuk sementara waktu. Seharusnya Operasional hanya boleh dilanjutkan jika fasilitas telah dinyatakan 100% layak dan lulus uji sanitasi, ujar salah satu orang tua siswa.
Selain itu, orangtua siswa mendesak Satgas untuk tidak berkompromi dengan mitra yang gagal memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Jangan korbankan kesehatan anak-anak kami demi mengejar target operasional. Jika IPAL saja mampet, bagaimana kita bisa percaya kebersihan dapur mereka?” cetus salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menunggu tindakan nyata dari pemerintah daerah dan BGN untuk menyegel atau memberikan sanksi keras terhadap SPPG yang belum siap secara infrastruktur namun tetap dipaksakan beroperasi. (Red001)
