Simalungun, Bongkar Kasus News – Pelaksanaan perawatan jalan provinsi di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan tajam dan memicu dugaan adanya praktik “asal jadi”. Proyek tambal sulam (paching) yang dilakukan oleh UPTD PUTR Sumatera Utara Cabang Pematangsiantar terekam dilakukan di tengah kondisi cuaca yang tidak ideal, yaitu saat hujan gerimis, tanpa penggunaan lapisan perekat, dan di atas lubang yang masih tergenang air.
Aktivitas ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas dan daya tahan perbaikan jalan tersebut, mengingat air adalah musuh utama aspal. Berdasarkan prinsip teknis konstruksi jalan, pengaplikasian aspal panas (hotmix) seharusnya dilakukan pada permukaan yang kering dan bersih, serta diawali dengan pemberian lapisan perekat (tack coat) untuk memastikan ikatan yang kuat antara aspal baru dengan permukaan lama. Air yang terperangkap dalam lubang atau di antara lapisan aspal baru dan lama dapat melemahkan daya rekat material, yang berpotensi menyebabkan aspal mudah terkelupas dan kerusakan berulang dalam waktu singkat.
Klaim Kontroversial Pengawas PUTR
Saat dikonfirmasi mengenai prosedur yang janggal ini, pengawas dari UPTD PUTR Cabang Pematangsiantar justru melontarkan pernyataan yang kontroversial dan bertentangan dengan standar pengerjaan umum. “Katanya untuk paching (tambal sulam) lebih bagus ada airnya,” ujar pengawas tersebut, sebagaimana dilaporkan di lokasi, Rabu (22/10/2025).
Klaim ini dinilai sangat meragukan dan dikhawatirkan menjadi dalih untuk membenarkan pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kerusakan jalan aspal di musim hujan seringkali diperparah oleh genangan air karena air meresap ke retakan dan melemahkan fondasi jalan, mempercepat pembentukan lubang baru.
Kondisi pengerjaan yang mengabaikan kaidah teknis ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengguna jalan bahwa anggaran daerah atau provinsi yang dialokasikan untuk perawatan infrastruktur ini akan terbuang sia-sia. Jika tambal sulam dilakukan dengan kualitas rendah, jalan yang baru diperbaiki diprediksi tidak akan bertahan lama dan akan kembali rusak saat musim penghujan tiba, sehingga membutuhkan perbaikan berulang dan membebani keuangan negara.
Dinas terkait didesak untuk memberikan klarifikasi transparan mengenai SOP pengerjaan tambal sulam, khususnya penggunaan material dan kondisi cuaca, serta meninjau ulang dugaan pengawasan yang longgar di lapangan demi memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya tahan. (Red)
