Simalungun. BongkarKasusNews.com – Proyek Penanganan Jalan Beton yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun menjadi sorotan setelah laporan tentang hasil kerja yang diragukan kualitasnya. Meskipun menghabiskan miliaran rupiah, kini sejumlah bagian jalan tersebut sudah menunjukkan keretakan, bahkan sebelum proyek dinyatakan rampung.
Dalam kunjungan tim media ke lokasi, ditemukan beberapa proyek rekonstruksi jalan yang terindikasi tidak memenuhi standar. Di antaranya adalah rekonstruksi Jalan Jurusan Simbou – Raya Humala, yang menggunakan anggaran mencapai Rp. 795.619.792,13, dikerjakan oleh CV. Tamsilo. Selain itu, untuk rekonstruksi Jalan Simp. Sigondrang – Silau Huluan, dengan anggaran Rp. 1.497.730.323, ditangani oleh CV. INTEK JPK. Terakhir, ada juga proyek rekonstruksi Jalan Emplasemen Marjandi – Raya Bosi, yang menghabiskan anggaran Rp. 997.975.107, dikelola oleh CV. K.S Putra Simalungun.
Selama pengamatan dilakukan, tidak ditemukan adanya pengawas dari pihak PUTR Simalungun di lokasi proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan mutu dan standar kerja para kontraktor. Keberadaan para pengawas adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Lebih mencolok lagi, ketebalan beton yang digunakan dalam proyek ini bervariasi. Beberapa bagian jalan menunjukkan ketebalan hanya sekitar 13 cm, sementara yang lain mencapai 16 cm, menunjukkan adanya inkonsistensi yang dapat berdampak pada daya tahan konstruksi tersebut.
Isu ini semakin meluas, dengan dugaan adanya kolusi antara pihak pemborong dan dinas terkait. Beberapa warga setempat mengungkapkan keprihatinan tentang ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan kualitas pekerjaan dan dugaan main mata. Mereka meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terkait proyek-proyek ini, agar dana publik tidak sia-sia dan aman.
Pihak PUTR Simalungun hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi mengenai keluhan dan temuan ini. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi pemerintah dan pihak kontraktor untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap proyek infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat.
Salah satu tokoh masyarakat Bermarga Damanik, saat diminta tanggapannya terkait dugaan asal jadi proyek PUTR Simalungun, ia berharap agar penyimpangan ini di tindak lanjuti. Ia juga menegaskan, agar BPK nantinya harus menjadikan proyek-proyek tersebut untuk jadi sampel Pemeriksaan ke depan, tegas W. Damanik, Sabtu (11/10/2025) di Pamatang Raya.
Apabila penyimpangan ini tidak ditindaklanjuti, bukan hanya infrastruktur publik yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pembangunan bisa hilang, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga keuangan Daerah. (Tim)
