Simalungun. BongkarKasusNews.com – Program ketahanan pangan yang di programkan untuk Tahun 2024 di Nagori Landbaw, yang dibiayai oleh dana desa, kini menjadi sorotan masyarakat setempat. Program ini, yang mencakup bantuan perikanan berupa bibit dan pakan senilai Rp 92.052.600, dilaporkan oleh pangulu (kepala desa) setempat, namun banyak warga yang merasa tidak mengetahui tentang pelaksanaan program tersebut.
Beberapa warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya informasi dan transparansi mengenai program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tidak pernah diberitahu tentang adanya program ketahanan pangan ini. Seharusnya, ada sosialisasi agar warga bisa berpartisipasi serta mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, ketidakadaan papan transparansi dan laporan realisasi di kantor pangulu juga menjadi masalah. Warga merasa bahwa informasi yang seharusnya mudah diakses tidak tersedia, sehingga menimbulkan keraguan mengenai akuntabilitas penggunaan dana desa tersebut. “Kami berharap ada papan informasi agar kami bisa melihat dengan jelas apa yang dikerjakan dan bagaimana dananya digunakan,” tambahnya.
Usaha untuk mengonfirmasi pangulu Landbaw mengenai program ini juga menemui kebuntuan. Saat awak media menghubungi melalui pesan WhatsApp di nomor 0822-7635-xxxx, tidak ada respons meskipun tanda ceklist menunjukkan pesan tersebut sudah terbaca. Hal ini menambah ketidakpuasan warga terhadap komunikasi yang kurang baik dari pihak pemerintah desa.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Lembaga Habonaron Do Bona (LHDB) W. Damanik, Senin (22/9/2025), meminta kepada Kepala Dinas BPMN (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori) serta Inspektur Pembantu yang menangani Nagori Landbaw diminta untuk memberikan perhatian lebih dan menindaklanjuti laporan warga terkait pangulu yang diduga tidak transparan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini. “Kami butuh klarifikasi dan tindakan tegas agar situasi ini bisa diperbaiki dan masyarakat bisa lebih terlibat dalam setiap program yang ada,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Dengan adanya sorotan dari warga dan media, diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program ketahanan pangan, serta mengedukasi masyarakat akan keberadaan program tersebut demi kesejahteraan bersama. (Tim)
